Krisis government shutdown (penutupan layanan pemerintah) terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat yang melanda Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) belum juga menemui titik terang. Merespons kebuntuan ini, Gedung Putih secara lisan telah mendesak para anggota Kongres untuk membatalkan masa reses dua minggu mereka dan segera kembali ke Washington guna menyelesaikan masalah anggaran.
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyampaikan bahwa Presiden Donald Trump bahkan bersedia menjamu makan malam Paskah besar-besaran di Gedung Putih asalkan Kongres mau kembali dan “melawan pihak Demokrat” terkait isu pendanaan pertahanan negara ini.
Pangkal Masalah Kebuntuan Anggaran
Krisis ini bermula dari perdebatan alot soal anggaran antara kubu Republik dan Demokrat. Partai Demokrat menuntut adanya reformasi besar-besaran di dalam badan imigrasi (ICE) dan patroli perbatasan (CBP). Tuntutan ini memanas setelah terjadinya insiden penembakan fatal terhadap dua warga negara Amerika oleh agen federal dalam operasi penindakan imigrasi di Minneapolis awal tahun 2026 ini.
Sebagai respons, Senat sebelumnya sempat meloloskan RUU pendanaan untuk sebagian besar badan di bawah DHS, namun sengaja mengecualikan pendanaan untuk ICE dan CBP. Keputusan ini tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Ketua DPR (Speaker of the House) Mike Johnson dan kubu Republik di DPR. Mereka bersikeras tidak akan menyetujui anggaran apa pun jika dana untuk penegakan hukum di perbatasan dan imigrasi dipangkas. Karena tidak ada kompromi, Kongres akhirnya pulang untuk reses hingga pertengahan April.
Solusi Sementara untuk Kekacauan Bandara
Dampak dari shutdown yang sudah berlangsung lebih dari 40 hari ini sangat terasa di fasilitas publik, terutama di bandara-bandara tersibuk AS. Terjadi antrean panjang dan kekacauan karena petugas keamanan bandara (TSA) tidak menerima gaji mereka.
Untuk meredam masalah ini, Trump terpaksa menandatangani memorandum eksekutif pada Jumat pekan lalu yang memerintahkan pencairan gaji khusus untuk para petugas TSA. Namun, Gedung Putih menegaskan bahwa ini hanyalah solusi jangka pendek. Presiden tidak bisa terus-menerus menggunakan wewenang eksekutif untuk menambal lubang yang seharusnya diselesaikan lewat undang-undang sah oleh Kongres.
Hingga hari ini, puluhan ribu pegawai negeri di bawah naungan DHS—termasuk pegawai sipil Penjaga Pantai (Coast Guard), badan darurat bencana (FEMA), hingga badan keamanan siber (CISA)—masih harus bekerja keras tanpa kepastian kapan mereka akan menerima hak gajinya.
Tarik Ulur Politik yang Mengorbankan Negara
Bagi kubu Demokrat, seperti yang disampaikan Senator Chris Coons, memanggil kembali Kongres dari masa reses tidak akan menyelesaikan apa-apa. Menurutnya, bola saat ini sepenuhnya berada di tangan kubu Republik untuk menyetujui RUU kompromi yang sudah disepakati oleh Senat.
Di sisi lain, kubu Republik menuduh Demokrat sedang “menyandera” keamanan negara dengan memilih-milih badan pemerintah mana yang mau mereka danai hanya karena ketidaksukaan terhadap kebijakan imigrasi pemerintahan Trump. Pada akhirnya, pertarungan ego politik di Capitol Hill ini menjadikan puluhan ribu pekerja federal dan sistem keamanan dalam negeri AS sebagai korban utamanya.
